Apakan Ada Ruang Untuk Presiden Wanita Pasca-Megawati

Apakan Ada Ruang Untuk Presiden Wanita Pasca-Megawati

Joko Widodo dan Prabowo Subianto resmi mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2019. Didukung PDIP, PPP, Partai Nasdem, PSI, Partai Golkar, PKB, Partai Hanura, Perindo, dan PKPI, Jokowi mengumumkan dirinya berpasangan dengan Ketua MUI, Ma’ruf Amin.

Sedangkan Prabowo menggandeng Sandiaga Uno, dengan dukungan Partai Gerindra dan PKS. Tak ada calon perempuan dalam kontestasi politik kali ini. Padahal Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, sempat menyebutkan bahwa ada 10 nama yang menjadi kandidat Cawapres Jokowi.

Dua di antaranya perempuan, yakni Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. Namun, Dua puluh tahun sejak Reformasi bergulir, belum ada kandidat capres dan cawapres perempuan selain Megawati Soekarnoputri. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyampaikan kepada Tirto bahwa absennya kandidat perempuan dalam bursa pilpres Indonesia disebabkan oleh situasi politik yang belum ramah perempuan.

Titi mencontohkan, dalam pemilihan legislatif partai politik masih terpaksa menjalankan syarat keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon. Sementara dalam kontestasi jabatan kepala negara, partai politik lebih mempertimbangkan kepastian pemenangan.

Menurut Titi, dua orang yang disebut Romahurmuzy, yakni Sri Mulyani dan Susi Pudjiatuti, memiliki kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas lebih unggul dibandingkan calon-calon lainnya. Sejak Pilpres pasca-reformasi pertama (1999), Megawati Soekarnoputri adalah satu-satunya perempuan yang pernah maju sebagai kandidat. Titi Anggaraeni menilai, keterpilihan Megawati saat itu tidak dapat sepenuhnya dilihat sebagai faktor tunggal kepemimpinan perempuan.

“Kehadiran beliau tidak lepas dari masa transisi kepemimpinan dalam konteks peralihan rezim. Kemudian identifikasi dengan dinasti politik dan ideologi yang identik dengan simbol keluarga (Sukarno), menyatukan kepentingan politik orang-orang yang berbeda dalam satu partai.

Dalam pemungutan suara di Senayan, 180 legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setuju jika sidang istimewa dipercepat pada Senin, 23 Juli 2001. Dari total 601 orang anggota MPR yang hadir, 592 setuju sidang istimewa diselenggarakan.

Akhirnya, pada 23 Juli 2001, seluruh anggota MPR sepakat Gus Dur diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden, karena dianggap melanggar haluan negara. Ia pun digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri.

Apakan Ada Ruang Untuk Presiden Wanita Pasca-Megawati

Navigasi pos